Sebagai wujud kepedulian terhadap daerah dan agar program kerja setiap kepala daerah berjalan optimal, jajaran Kemenko Polhukam turun ke sejumlah kabupaten/kota di Indonesia. Pada Rabu (1/9/2021) giliran Pemkot Malang yang disasar guna menginventarisir sejumlah permasalahan terkait pelayanan publik, reformasi birokrasi dan sistem pemerintahan berbasis elektronik.
Asisten Deputi Koordinasi Tata Kelola Pemerintahan Deputi Bidang Koordinasi dan Aparatur, Kemenko Polhukam, Yadi Syaiful Garyadi mengatakan, program ini sangat penting dan harus dilakukan. Dari audensi bersama Wali Kota Malang Drs. H. Sutiaji dan para jajarannya, setidaknya ada 11 pembahasan terkait kendala yang dihadapi Pemkot Malang selama ini.
Seperti halnya yang berkaitan dengan kepegawaian, kenaikan pangkat, gaji dan pelayanan satu pintu yang perlu mendapat perhatian serius. Tak hanya menggali permasalahan, disampaikan Syaiful jika pihaknya juga berbagi ilmu dan keberhasilan daerah dalam melayani masyarakat maupun terobosan serta inovasi yang dikembangkan.
“Sehingga keberhasilan suatu daerah nantinya dapat ditularkan kepada daerah lain yang pada akhirnya terjalin hubungan kerja yang lebih baik lagi dan berkesinambungan. Dari rapat koordinasi Pemkot Malang telah melakukan banyak inovasi terutama pelayanan sejumlah dinas via online,” urainya.
Dari hasil audiensi ini, kata Syaiful, akan menjadi bahan pembahasan di pemerintah pusat khususnya di Kemenko Polhukam. Dengan melibatkan beberapa kementerian lembaga, maka nantinya akan ada solusi terbaik bagi daerah terkait permasalahan yang dihadapi. “Dalam hal ini tentu tidak bisa dalam waktu singkat, untuk mendapat solusi terbaik,” tegasnya.
Sementara itu, Wali Kota Sutiaji berharap semua program kerjanya berjalan optimal, terutama dengan adanya dukungan dari Kemenko Polhukam ini. “Yang berhubungan dengan perbaikan data menjadi perhatian kami. Sumber data yang diperoleh atau turun ke daerah dari pusat terkadang tidak sama dengan di lapangan, dan hal ini yang menadi perhatian kami,” urainya.
Lebih jauh orang nomor satu di Pemkot Malang itu mengatakan, meski ada beberapa kendala dalam kinerja beberapa dinas. Namun setidaknya sudah banyak inovasi yang dilakukan serta mendapat apresiasi dari Kemenko Polhukam. “Meski demikian kami tidak lantas berpuas diri, karena masih banyak pekerjaan rumah yang harus segera diselesaikan, terutama yang berkaitan dengan pelayanan kepada masyarakat,” pungkasnya.
Sumber : malangkota.go.id