BPBJ Kota Malang

Sosialisasi Pengadaan Makan Minum Melalui Katalog Lokal

Dalam rangka memberdayakan pengusaha lokal menerapkan e-Katalog Lokal dan untuk memenuhi kebutuhan pengadaan barang dan jasa Pemda, maka penyedia seperti UMK dikhususkan bagi mereka (penyedia lokal) di daerah dapat dimaksimalkan perannya.

Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia (BBI) diluncurkan oleh Presiden RI Joko Widodo pada 14 Mei 2020. BBI bertujuan agar masyarakat Indonesia mencintai dan menggunakan karya anak bangsa, utamanya produk UMKM lokal.

Presiden Jokowi memberikan penekanan keras dalam acara afirmasi BBI, Bali (25/3/2022) Anggaran PBJ sangat besar. Anggaran pemerintah pusat mencapai Rp 526 triliun, pemerintah daerah Rp 535 triliun, dan BUMN Rp 420 triliun. Jika saja 40 persen dari total anggaran digunakan untuk pengadaan barang dan jasa dari dalam negeri, pertumbuhan ekonomi Indonesia akan meningkat.

Dalam Rangka Menyukseskan Gerakan Nasional BBI pada Pelaksanaan PBJ Pemerintah bahwa “memerintahkan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk belanja produk dalam negeri melalui Katalog Lokal atau Toko Daring”.

Sosialisasi ini dilakukan juga untuk mendukung SE Walikota Malang Nomor 5 Tahun 2021 tentang Prioritas Penggunaan Produk UMKM serta Pelaku Ekonomi Kreatif Dalam PBJ Pemerintah Kota Malang Melalui Aplikasi Bejo dan Bela Pengadaan. Adapun maksud dan tujuan dari sosialisasi ini adalah sebagai berikut :

  1. Diharapkan Pelaku Pengadaan khususnya PA/KPA melalui PPK dalam
    melaksanakan belanja pengadaan barang jasa diwajibkan
    menggunakan sistem informasi yang terdiri atas Sistem Pengadaan
    Secara Elektronik (SPSE) dan sistem pendukungnya, dengan harapan
    dapat dilakukan monitoring dan evaluasi secara mudah sbgmana guna
    mewujudkan SPBE.
  2. Dibutuhkan Kolaborasi dan Akselarasi dalam mewujudkan percepatan
    pembentukan Katalog Lokal Pemerintah Kota Malang dengan cara
    mendorong pelaku usaha untuk melakukan input dan umumkan
    produknya pada Katalog Lokal khususnya Komiditi Makan-Minum

Peserta diseminasi sejumlah 50 orang Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dari seluruh Perangkat Daerah.

Diperlukan dukungan perangkat daerah untuk mendorong penyedia menyiapkan katalog lokal prioritas klinik konsultasi di kantor BLPBJ (dan segera di mal pelayanan publik) agar dioptimalkan memberikan pendampingan bagi penyedia yg masih kesulitan dalam pengadaan online.

Pengadaan barang/jasa makin cepat, tepat dan akuntabel adalah GERBANG
PERCEPATAN PEMBANGUNAN.

Exit mobile version